Posting 2 jurnal 1 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

 Nama : Fadhil Adrian

NPM : 22211559

Kelas : 2EB08

Posting 2 jurnal 1

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI

ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

OLEH :

GATOT EFDI SAPUTRA

NIM : 030 200 082

DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007

B. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Usaha AMD Isi

Ulang

Konsumen merupakan pihak yang lemah kedudukannya bila

dibandingkan dengan pelaku usaha. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang

dapat melindungi kepentingan konsumen agar tidak dirugikan atau diperlakukan

sewenang-wenang oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk

menyelamatkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong

pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan

kegiatannya. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen menjamin adanya kepastian hukum terhadap segala kebutuhan

konsumen. Atau dengan kata lain, perlindungan konsumen yang dimaksud

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 merupakan segala upaya yang menjamin

adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen

seperti yang tercantum pada Pasal 1 butir (1).

Air minum tergolong komoditi berisiko tinggi karena dikonsumsi

langsung dan tanpa diolah. Oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang tegas dan

pengawasan yang memadai agar air minum yang dikonsumsi masyarakat terjamin

mutunya. Usaha AMD isi ulang merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak

dalam hal penyediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan konsumen. Oleh

karena berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka keberadaannya tidak

terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi

ulang terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah merugikan konsumen. Pemakaian botol galon milik

AMDK yang masih berlabel oleh AMD isi ulang telah melanggar ketentuan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana

pelaku usaha AMD isi ulang telah memberikan keterangan tidak benar kepada

konsumen. Dengan demikian, konsumen telah dikelabui dan mendapatkan

informasi yang salah mengenai produk yang dibelinya.

1. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Usaha AMD Isi

Ulang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan

kepada setiap konsumen yang merasa dirugikan hak-haknya oleh pelaku usaha.

Dalam kaitannya dengan produk AMD isi ulang, maka setiap pelanggaran yang

telah dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang dengan mengelabui konsumen,

yaitu memberikan keterangan tidak benar kepada konsumen maka telah

melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha

AMD isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, antara lain Pasal 4 butir a dan c,

Pasal 7 butir b dan d, serta Pasal 8.

Pasal 4 butir a Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan

hak kepada setiap konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, produk AMD isi ulang juga

harus aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena berdasarkan ketentuan itu,

konsumen berhak untuk itu. Undang-undang Perlindungan Konsumen

memberikan perlindungan kepada konsumen agar setiap konsumen yang

mengkonsumsi produk AMD isi ulang terjamin keselamatannya. Sedangkan pasal

4 butir c memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Dalam

mengkonsumsi AMD isi ulang, setiap konsumen berhak untuk mendapatkan

keterangan yang benar dari pelaku AMD isi ulang terhadap produk yang dibelinya

itu. Undang-undang Perlindungan Konsumen juga memberikan jaminan hak

konsumen tersebut. Jadi, Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan

perlindungan hukum kepada setiap konsumen untuk menuntut haknya agar

memperoleh keterangan yang benar, jelas dan jujur mengenai produk AMD isi

ulang yang dibelinya, apakah layak dan aman untuk dikonsumsi serta telah sesuai

dengan persyaratan kualitas air minum yang telah ditetapkan pemerintah.

Aspek hukum perlindungan konsumen dalam ketentuan Pasal 7 butir b

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib

untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang

dan/atau jasa. Ketentuan pasal ini memberikan kewajiban kepada setiap pelaku

usaha untuk memberikan informasi dan keterangan yang jujur mengenai barang

dan/atau jasa yang diproduksinya. Begitu juga halnya dengan pelaku usaha AMD

isi ulang harus mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ini, yaitu

dengan memberikan informasi yang benar tentang produk air minum yang

diproduksinya sesuai kenyataan dan tidak mengelabui konsumen. Dengan adanya

ketentuan pasal ini maka akan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan

bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan PASAL 7 butir d Undang-Undang Perlindungan Konsumen

mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

diproduksi dan/atau diperdagangkannya. Disini dapat dilihat bahwa aspek

perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan

Konsumen yaitu dengan membebankan kewajiban kepada pelaku usaha AMD isi

ulang agar produk yang diperdagangkannya terjamin mutunya, sehingga aman

untuk dikonsumsi masyarakat.

Aspek hukum perlindungan konsumen terhadap munculnya usaha

AMD isi ulang juga termuat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 memberikan perlindungan

kepada konsumen dengan mencantumkan ketentuan tentang beberapa perbuatan

yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha AMD isi ulang .

perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tak terkecuali bagi pelaku usaha AMD

isi ulang, yaitu setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai standar yang

dipersyaratkan, label tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan mutu yang

tercantum pada label, dan pencantuman kadaluarsa. Pelaku usaha juga dilarang

memperdagangkan pangan yang rusak atau tercemar. Beberapa perbuatan yang

dilarang bagi pelaku usaha yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 ini, bertujuan

untuk memberikan perlindungan kepada konsumen agar mereka aman dalam

mengkonsumsi AMD isi ulang . dengan adanya beberapa perbuatan yang dilarang

bagi pelaku usaha AMD isi ulang ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen

telah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sehingga konsumen

memiliki kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi AMD

isi ulang .

Apabila pelaku usaha AMD isi ulang melanggar pasal-pasal yang

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah

dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugutan sengketa konsumen

melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) atau melalui pengadilan

negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 , disebutkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa konsumen dapat

diajukan melalui dua cara, yaitu :

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan melalui Badan

     Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang mengacu pada ketentuan

      peradilan umum.

Dengan demikian , bila terjadi sengketa konsumen maka konsumen

dapat memilih untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan atau di luar

pengadilan. Apabila para pihak yang bersengketa (konsumen dan pelaku usaha)

sepakat untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, maka

gugatan dapat diajukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

sesuai ketentuan Pasal 47. penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat

dilakukan dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase sesuai ketentuan Pasal 52

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999.

Namun, apabila gugatan sengketa konsumen tersebut diajukan melalui

pengadilan maka didasarkan pada ketentuan Pasal 48 jo 45 jo 64 Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . Pasal menyebutkan

bahwa penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan umum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 48 ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45

dimana setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di luar

pengadilan maupun melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak

yang bersengketa. Jadi, pilihan penyelesaian sengketa konsumen didasarkan pada

kesepakatan para pihak secara sukarela. Apabila penyelesaian sengketa konsumen

dilakukan melalui pengadilan, maka tata caranya berdasarkan pada hukum acara

perdata. Namun demikian dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui

pengadilan, berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis, yaitu berdasarkan

ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen dimana hukum yang dipakai adalah hukum acara perdata sepanjang

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen . jadi dalam

menyelesaikan kasus sengketa konsumen melalui pengadilan, hakim mengacu

pada ketentuan hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-

Undang Perlindungan Konsumen . Apabila bertentangan dengan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen

telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen agar dapat menuntut

hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha AMD isi ulang .

2. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Usaha AMD Isi

Ulang Ditinjau Dari PP Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan

Iklan Pangan

Terhadap munculnya usaha AMD isi ulang, terdapat beberapa

pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen dan Peratuan Pemerintah Nomor 69 Tentang Label Dan

Iklan Pangan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang. Pemakaian

botol galon AMDK yang masih berlabel oleh pelaku usaha AMD isi ulang, hal ini

berarti telah mengelabui konsumen karena isi tidak sesuai dengan keterangan

yang tertera pada label. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tentang Label Dan Iklan Pangan, maka aspek perlindungan hukum terhadap

munculnya usaha AMD isi ulang dapat dilihat pada beberapa pasal, diantaranya

yaitu Pasal 3 Ayat 1 dan 2, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6 Ayat 1, Pasal 12, Pasal 13 Ayat

1, dan Pasal 14.

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 menyebutkan bahwa

“Label pada kemasan berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan”.

Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa “Keterangan sebagaimana dimaksud

pada ayat 1 sekurang-kurangnya : nama produk, daftar bahan yang digunakan,

berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau

memasukkan ke dalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa”.

Bila dilihat ketentuan pasal diatas, maka aspek hukum perlindungan konsumen

yang diberikan adalah setiap pelaku usaha memberikan keterangan yang benar

pada label sehingga konsumen dapat memperoleh informasi yang benar mengenai

produk yang dibelinya. Pelaku usaha AMD isi ulang yang memakai botol galon

AMDK telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, karena label yang

ada pada kemasan tidak berisikan keterangan sesuai dengan isinya. Pada botol

galon tersebut disebutkan mengenai bahan yang digunakan pada produk AMDK,

sedangkan pada kenyataannya, isi dari botol galon tersebut bukanlah produk

AMDK melainkan AMD isi ulang. Selain itu pencantuman kadaluarsa yang ada

pada botol galon juga tidak sesuai dengan isinya. Hal ini jelas sesuai dengan

keterangan yang tertera pada label. Pemakaian botol galon yang masih berlabel

bukan miliknya dapat mengelabui dan menyesatkan konsumen.

Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “Keterangan dan atau pernyataan

tentang pangan dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai

tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainya”. Pasal ini memberikan kewajiban bagi

pelaku usaha untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur pada label.

Dengan adanya ketentuan pasal ini maka konsumen dilindungi haknya untuk

mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Bila dilihat ketentuan

pada Pasal 5 ayat 1 ini, maka terdapat dua pelanggaran yang biasanya dilakukan

oleh pelaku usaha AMD isi ulang. Pertama, pemakaian botol galon AMDK oleh

AMD isi ulang merupakan suatu pelanggaran karena keterangan yang ada pada

label tidak benar dan tidak sesuai dengan isinya. Pemakaian botol galon AMDK

yang masih berlabel oleh pelaku usaha AMD isi ulang berarti telah menyesatkan

konsumen karena informasi yang diberikan adalah tidak benar, dimana keterangan

yang tertera pada label tidak sesuai dengan isinya. Keterangan pada botol galon

tersebut merupakan keterangan untuk produk AMDK sedangkan apabila botol

galon tersebut diisi dengan produk AMD isi ulang maka keterangan yang ada

pada label botol galon adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan isinya.

Kedua, penggunaan istilah isi ulang produk AMD isi ulang sering

menimbulkan kesalahpahaman bagi masyarakat. Istilah isi ulang yang digunakan

oleh pengusaha AMD isi ulang sering diartikan atau dipahami sebagai pengisian

kembali (refill) atas produk AMDK. Jadi, masyarakat menganggap bahwa produk

AMD isi ulang yang dibelinya memiliki kualitas yang sama dengan produk

AMDK dan merupakan refill dari produk AMDK. Hal ini jelas dapat menyesatkan

konsumen dan menimbulkan persepsi yang salah di masyarakat, karena pengertian

isi ulang dapat disamakan dengan refill atau pengisian kembali. Ini berarti produk

tersebut merupakan produk air minum yang diproduksi dari AMDK dan dijual

dengan nama yang sama. Tetapi yang terjadi adalah depot air minum ini bukan

menjual produk dari perusahaan AMDK melainkan merupakan hasil produksinya

sendiri secara home industri. Jadi keterangan atau istilah isi ulang yang digunakan

pelaku usaha AMD isi ulang adalah dapat menyesatkan konsumen.

Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa “Pencantuman pernyataan tentang

manfaat pangan bagi kesehatan dalam label hanya dapat dilakukan apabila

didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan”. Dalam

penjelasan Pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pernyataan

tersebut hanya dapat dicantumkan pada label atau iklan apabila secara ilmiah hal

tersebut dapat dipertanggungjawabkan, adalah antara lain melalui uji laboratorium

atau uji klinis. Ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 bertujuan agar pelaku usaha dalam

mencantumkan manfaat pangan bagi kesehatan tidak sewenang-wenang dan tidak

membohongi konsumen. Ketentuan ini memberikan perlindungan pada konsumen

agar tidak dikelabui dengan pernyataan-pernyataan kesehatan yang tidak benar

oleh pelaku usaha. Ketentuan pasal ini juga telah dilanggar oleh pelaku usaha

AMD isi ulang dengan mencantumkan pada label dan atau memberikan informasi

yang menyesatkan pada iklan produknya sehingga dapat mengelabui konsumen.

Pelanggaran ini yaitu dalam hal penggunaan tanda SNI (Standar Nasional

Indonesia), ozone, UV, halal, standar Departemen Kesehatan dan air baku.

Pasal 12 menyebutkan bahwa “Dengan memperhatikan ketentuan

Pasal 3 ayat (2), bagian utama label sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama produk;

2. Berat bersih atau isi bersih;

3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan ke dalam

wilayah Indonesia”.

Dengan mencantumkan hal-hal di atas maka diharapkan agar

konsumen yang hendak membeli produk tersebut memperoleh informasi

mengenai produk yang akan dikonsumsinya. Produk AMD isi ulang tidak

mematuhi ketentuan pasal ini, karena keterangan yang tertera pada label botol

galon AMDK yang berlabel, tetapi menggunakan botol galon yang tidak berlabel

sama sekali. Bila hal ini terjadi maka dapat juga dikategorikan melanggar

ketentuan pasal ini, karena keterangan yang tertera pada label botol galon yang

dipakai pelaku usaha AMD isi ulang tidak memakai botol galon AMDK yang

berlabel, tetapi menggunakan botol galon yang tidak berlabel sama sekali. Bila hal

ini terjadi maka dapat juga dikategorikan melanggar ketentuan pasal ini karena

produk AMD isi ulang tidak mencantumkan label atau keterangan mengenai

produknya.

Pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa “Bagian utama label sekurangkurangnya

memuat tulisan tentang keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

12 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca”. Aspek

hukum perlindungan konsumen yang diberikan dalam pasal ini yaitu dengan

mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan keterangan mengenai produknya

secara jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan pada

konsumen dalam membaca atau memahaminya. Apabila dilihat ketentuan pada

pasal ini, maka penulisan keterangan mengenai produk AMD isi ulang adalah

tidak tercantum pada kemasan botol galon karena yang tertera adalah keterangan

mengenai produk AMDK.

Pasal 14 menyebutkan bahwa “Bagian utama Label sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 harus ditempatkan pada isi kemasan pangan yang paling

mudah dilihat, diamati dan/atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya”.

Mengenai ketentuan pasal ini, aspek hukum perlindungan konsumen yang

diberikan yaitu dengan memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memuat

label pada tempat yang mudah dilihat oleh konsumen. Dengan demikian akan

memudahkan konsumen untuk mengetahui dan membaca mengenai informasi atas

produk yang dibelinya. Berkaitan dengan ketentuan pasal ini, maka pelaku usaha

AMD isi ulang jelas telah melanggar ketentuan atau mencantumkan label

keterangan mengenai produknya melainkan label yang tercantum pada galon

adalah label AMDK. Selain itu, pelanggaran dapat juga dilakukan oleh pelaku

usaha yang tidak menggunakan botol galon AMDK yang masih berlabel. Dalam

hal ini, pelanggaran yang dilakukan adalah pada botol galon tersebut tidak

dicantumkan label sama sekali atau bila mencantumkan label tetapi pada tempat

yang sulit dilihat atau dibaca.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas maka terhadap pelanggaran

yang dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang dapat diajukan gugatan ke

pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan melalui badan

peradilan umum ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Pasal 48 jo 45 jo

64, dimana berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis.

Tanggal : 06-05-2013

Posting 1 jurnal 1 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : Fadhil Adrian

NPM : 22211559

Kelas : 2EB08

Posting 1 jurnal 1

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI

ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

OLEH :

GATOT EFDI SAPUTRA

NIM : 030 200 082

DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007

BAB IV

ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP USAHA

AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG

A.    Permasalahan Yang Dihadapi Konsumen Terhadap Munculnya Usaha AMD Isi    Ulang

Usaha AMD isi ulang merupakan salah satu bidang usaha penyediaan air minum bagi masyarakat. Pelaku usaha AMD isi ulang dalam menyediakan produk air minum , melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjualnya secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Produk air minum yang dijual kepada konsumen tersebut harus layak untuk dikonsumsi ,yaitu harus memenuhi persyaratan air minum dan juga standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat air minum yang layak untuk dikonsumsi yaitu harus bersih, sehat, higienis dan sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, seringkali produk air minum AMD isi ulang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh konsumen berkaitan dengan adanya AMD isi ulang yaitu mengenai standar kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehata Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Pelanggaran mengenai standar kesehatan ini mengakibatkan produk AMD isi ulang yang dihasilkan tidak higienis dan menimbulkan masalah kesehatan, seperti diare dan sakit perut. Selain itu, pelaku usaha AMD isi ulang juga memakai kemasan returnable milik AMDK (Air Minum Dalam Kemasan).Hal ini tentu saja telah mengelabui konsumen dalam memberikan informasi yang benar mengenai produk AMD isi ulang tersebut. Dengan pemakaian botol gallon yang masih berlabel milik AMDK maka informasi yang diperoleh konsumen mengenai produk tersebut adalah tidak sesuai antara isi dan label pada kemasannya. Permasalahan ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan membingungkan konsumen dalam hal perbedaan antara produk AMD isi ulang dan AMDK. Dalam pemakaian kemasan returnable terdapat beberapa prinsip yaitu ;

a. Kemasan tidak dijual

,b. Kemasan dipinjamkan dengan atau tanpa jaminan

c. Kemasan mengandung merek produsen

d. Kemasan tidak boleh diisi barang lain untuk diperdagangkan

e. Secara hukum kemasan tetap milik produsen

Berdasarkan prinsip diatas, maka seringkali pelaku usaha AMD isi

ulang dalam menjual produknya telah melanggar prinsip returnable tersebut.

Pemakaian botol galon milik AMDK yang masih berlabel oleh pelaku usaha

AMD isi ulang telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun

1999 tentang label dan iklan pangan, karena isi tidak sesuai dengan keterangan

yang tertera pada label di botol galon.

Keterangan yang ada pada botol galon AMDK yang masih berlabel

dan dipakai oleh AMD isi ulang telah melanggar ketentuan Undang-Undang

66 Sularsih. Op.Cit., hal. 35

Perlindungan Konsumen, dimana hal ini dapat dikategorikan sebagai memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan dan mengelabui konsumen. Konsumen yang membeli produk AMD isi ulang mengira bahwa air minum yang dibelinya dari pelaku usaha AMD isi ulang memiliki kualitas yang sama dengan AMDK sesuai merek dan label yang tercantum pada botol galon tersebut. Padahal kenyataannya, produk AMD isi ulang yang mereka beli adalah tidak sama dengan produk AMDK. Dalam hal ini, pelaku usaha hanya menggunakan botol gallon milik AMDK sedangkan isinya bukanlah produk yang sama seperti produk AMDK.

Pemakaian botol galon AMDK oleh pelaku usaha AMD isi ulang

dengan label dan keterangan yang ada pada kemasannya, telah mengelabui

konsumen karena isi atau air minum yang dimasukkan ke dalam botol galon

tersebut bukanlah produk AMDK melainkan produk AMD isi ulang secara home

industri dengan proses produksi menggunakan peralatan yang sederhana dengan

proses penjernihan atau suling (filterisasi), disinfeksi (sinar ultra violet dan ozon

untuk sterilisasi) untuk pemanasan.67

Jadi AMD isi ulang tersebut bukan merupakan produk isi ulang (refill)

atau bukan produksi dari perusahaan AMDK, melainkan AMD isi ulang yang

dibuat oleh perusahan yang berbeda. Hal ini tentu saja telah menyesatkan

konsumen dengan memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen.

Umumnya AMD isi ulang dimiliki oleh perorangan (home industri), meskipun

tidak tertutup kemungkinan ada yang sudah dikelola dalam bentuk perusahaan,

sehingga penggunaan istilah “isi ulang” dapat menyesatkan atau menyebabkan

misleading dalam masyarakat dan harus diluruskan.

Permasalah lain yang dihadapi konsumen berkaitan dengan produk

AMD isi ulang yaitu mengenai informasi yang menyesatkan pada iklan produk

sehingga konsumen menjadi korban penipuan atas informasi yang tidak benar

pada iklan produk AMD isi ulang. Penggunaan tanda SNI (Standar Nasional

Indonesia), ozone, UV, halal, satndar Departemen Kesehatan dan air baku yang

tidak bertanggungjawab telah menyesatkan dan mengelabui konsumen.

Sebagai pelaku usaha, seharusnya produsen AMD isi ulang

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen mengenai

produknya seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang

dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, maka terdapat beberapa pelanggaran yang telah

dilakukan oleh pelaku usaha AMD isi ulang terhadap pemakaian botol galon

AMDK yang masih berlabel, juga mengenai kualitas standar air minum. Pasalpasal

yang telah dilanggar tersebut antara lain Pasal 4 butir a dan c, Pasal 7 butir b

dan d, dan Pasal 8. apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, maka ketentuan yang telah

dilanggar oleh pelaku usaha AMD isi ulang yaitu Pasal 3 Ayat (1) dan (2), Pasal 5

Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14.

tanggal : 06-05-2013