Posting 4 jurnal 1 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Nama : Fadhil Adrian

NPM : 22211559

Kelas : 2EB08

Posting 4 jurnal 1

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

DALAM USAHA AIR MINUM DEPOT (AMD) ISI

ULANG DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG

NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN

OLEH :

GATOT EFDI SAPUTRA

NIM : 030 200 082

DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2007

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN

KONSUMEN DI INDONESIA

A. Hukum perlindungan konsumen

Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan barang dan/atau jasa untuk

memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangat beraneka ragam dan dapat

dibedakan atas berbagai macam kebutuhan. Jika dilihat dari tingkatannya, maka

kebutuhan konsumen dapat terbagi menjadi tiga yaitu kebutuhan primer, sekunder

dan tersier. Selain itu, kebutuhan manusia juga dapat dibagi menjadi kebutuhan

jasmani dan rohani.

Dengan adanya bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan tersebut

maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik

berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku

usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara konsumen dan pelaku usaha

serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Aneka ragam barang

dan/atau jasa yang ditawarkan oleh para pelaku usaha kepada konsumen sebagai

sebuah hubungan timbal balik.10

Terdapat saling ketergantungan dan membutuhkan antara konsumen dan

pelaku usaha, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha

berada pada posisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan

konsumen dan pelaku usaha tidaklah seimbang. Konsumen seringkali berada pada

10 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata

Hukum, cet . V, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hal . 43 .

posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku

usaha.11

Salah satu yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih lemah bila

dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha adalah konsumen pada umumnya

kurang mendapatkan akses informasi dan/atau informasi yang benar, jelas dan

dapat dipertanggungjawabkan dari suatu barang atau jasa.12

Dari uraian di atas, dapat di ketahui bahwa kedudukan konsumen berada

pada posisi yang lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.

Ketidakseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha inilah yang

menyebabkan pentingnya suatu perlindungan konsumen ditegakkan dan

Konsumen tidak

memiliki kesempatan dan sarana yang cukup untuk mengakses berbagai informasi

yang dibutuhkan dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan suatu barang

dan/atau jasa. Hal ini dapat terjadi karena pelaku usaha sebagai pihak yang

memproduksi dan menawarkan barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi

yang jelas mengenai keadaan, cara penggunaan atau jaminan atas barang dan/atau

jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Bahkan seringkali, pelaku usaha

memberikan informasi yang menyesatkan, mengelabui atau tidak jujur kepada

konsumen demi kepentingan sepihak untuk memperoleh keuntungan yang

semaksimal mungkin tanpa memperdulikan konsumen. Kurangnya informasi dan

akses informasi ini mempunyai dampak yang cukup besar bagi konsumen,

terutama dalam memperoleh kenyamanan, keamanan, keselamatan dan/atau

kesehatan dalam mengkonsumsi suatu barang dan/atau jasa.

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor

8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen berada pada

posisi yang seimbang dengan kedudukan pelaku usaha.

B. Sejarah Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di

Indonesia

Secara historis perlindungan konsumen diawali dengan adanya gerakangerakan

konsumen pada diakhir abad ke-19 yaitu saat terbentuknya Liga

Konsumen untuk pertama kalinya di New York pad atahun 1891.13

Dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen, telah diatur

dalam resolusi PBB Nomor 39/248 tahun 1985 . Dalam resolusi ini kepentingan

konsumen yang harus dilindungi meliputi :

Dalam perkembangannya gerakan konsumen terus bangkit, tidak hanya di negara maju saja tetapi juga menyebar sampai ke negara dunia ketiga. Organisasi-organisasi

konsumen bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga semakin

diperhitungkan keadaannya. Mereka ikut dilibatkkan dalam perundinganperundingan

organisasi perdagangan dunia (WTO). Kebijakan konsumen dan

proteksi kesehatan konsumen saat ini sudah terintegrasi di banyak negara,

termasuk negara dunia ketiga.

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan

keamanan.

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen.

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan

kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan

kehendak dan kebutuhan pribadi.

d. Pendidikan konsumen.

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Sebelum lahirnya Undang-undang tentang perlindungan konsumen,

terdapat beberapa aturan yang berhubungan dengan konsumen namun masih

dalam pengertian konsumen secara luas, seperti Undang-undang Nomor 10 tahun

1961 tentang barang, Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok

kesehatan, Undang-undang Nomor 11 tahun 1962 tentang hygiene untuk usaha

bagi umum, Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang hygiene, dan lain-lain.

Peraturan-peraturan tersebut secara tidak langsung memberi perlindungan kepada

masyarakat termasuk pengertian konsumen tetapi belum mengatur secara khusus

dinyatakan dalam fungsinya sebagai konsumen.15

Masalah perlindungan konsumen baru mulai terdengar pada tahun 1970-

an di Indonesia yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen

Indonesia (YLKI) pada Mei 1973.Sejak saat itu suara untuk melindungi

konsumen dan mewujudkan Undang-undang Perlindungan Konsumen makin

gencar dilakukan, misalnya melalui pembahasan ilmiah atau non ilmiah, seminar31

seminar serta penelitian mengenai perlindungan konsumen. Untuk mengingat

sejarahnya, beberapa di antara kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Seminar Pusat Studi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

tentang Masalah Perlindungan Konsumen (15-16 Desembar 1975).

b. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Penelitian

tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia (proyek tahun 1979-1980).

c. BPHN – Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan Perundangundangan

tentang Perlindungan Konsumen (proyek tahun 1980-1981).

d. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Perlindungan Konsumen Indonesia,

suatu sumbangan pemikiran tentang rancangan Undang-undang Perlindungan

Konsumen (tahun 1981)

e. Departemen Perdagangan RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum

Universitas Indonesia, Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan

Konsumen (tahun 1992).

f. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, rancangan Undang-undang

Perlindungan Konsumen (tahun 1997).

g. DPR – RI, Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR tentang Undangundang

Perlindungan Konsumen, Desember 1998.

Selain pembahasan-pembahasan yang telah disebutkan di atas, juga

terdapat berbagai seminar, ceramah-ceramah dan penyuluhan yang berkaitan

dengan masalah perlindungan konsumen. Sayangnya usaha-usaha yang dilakukan

YLKI kurang mendapat dukungan dari masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah

di masa orde baru. Pemerintah orde baru lebih cenderung pada pemberdayaan

pelaku usaha dan mengabaikan pemberdayaan konsumen. Namun setelah

pemerintahan berganti, usaha memperjuangkan hak konsumen mulai

menampakkan hasil. Akhirnya, konsumen Indonesia boleh bangga karena mulai

20 April 2000 hak mereka mulai diakui secara legal seiring dengan

diberlakukannya Undang-undang No. 8 tahun 1999 mengenai Perlindungan

Konsumen. Bagi aktivis gerakan konsumen, ini adalah sebuah babak baru dari

perjuangan mereka setelah 25 tahun memperjuangkannya.18

Dalam memberikan pengertian dan batasan hukum perlindungan

konsumen, terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen. Pengertian hukum konsumen menurut Az. Nasution adalah

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah

penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan

penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi

konsumen untuk menuntut hak-haknya.

C. Pengertian Dan Batasan Hukum Perlindungan Konsumen

Sedangkan batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian

khusus dari hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah

penyediaan dan pengunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya,

dalam kehidupuan bermasyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan

Konsumen Nasional memberikan defenisi perlindungan konsumen, yaitu segala

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen.

a. Dapat ditanggulanginya hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah

yang berkaitan dengan konsumen dan penyedia produk konsumen.

Setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, hukum umum (general law) masih tetap

digunakan dalam mengatasi masalah perlindungan konsumen. Penerbitan hukum

umum, tidak ditujukan khusus untuk perlindungan konsumen namun dapat

digunakan dan memiliki segi-segi positif dan negatif. Segi positif dari penggunaan

peraturan-peraturan yang ada adalah :

b. Berarti kedudukan konsumen dan penyedia produk konsumen adalah sama di

depan hukum.

Sedangkan segi negatifnya adalah :

a. Pengertian dan istilah yang digunakan di dalam peraturan Perundangundangan

yang ada tidak selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen.

b. Kedudukan hukum yang sama antara konsumen dan penyedia produk

konsumen (pengusaha) menjadi tidak berarti apa-apa, karena posisi konsumen

tidak seimbang, lemah dalam pendidikan, ekonomis dan daya tawar,

dibandingkan dengan pengusaha.

c. Prosedur dan biaya pencarian keadilannya, belum mudah, cepat dan biayanya

murah sebagaimana dikehendaki perundang-undangan yang berlaku.

Tanggal : 06-05-2013